Sistem Pemerintahan Spanyol

Sistem pemerintahan Spanyol merupakan sistem monarki parlementer. Pemerintahannya dikuasai oleh seorang raja dengan parlemen (DPR) yang memiliki kekuasaan tertinggi. Akan tetapi, raja hanya berfungsi sebagai lambang negara yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.

I.                Eksekutif

a.      Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

b.     Merupakan pemegang kekuasaan, pemerintah, dan pembuat aturan.

c.      Ditunjuk oleh raja dan biasanya dari partai yang memenangkan pemilihan umum.

d.     Dibantu oleh tiga wakil:

                                                    i.     Wakil Perdana Menteri I: juru bicara kabinet

                                                  ii.     Wakil Perdana Menteri II: menteri ekonomi dan keuangan

                                                iii.     Wakil Perdana Menteri III: menteri administrasi publik

II.              Legislatif

a.      Parlemen bikameral yang berarti parlemen yang terdiri atas dua majelis:

                                                    i.     Kongres Deputi (Majelis Rendah) – anggotanya dipilih dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk

                                                  ii.     Senat (Majelis Tinggi) – anggotanya dipilih dengan dasar lain dan biasanya memiliki kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan Majelis Rendah

b.     Memiliki otoritas untuk membuat dan menetapkan hukum dan konstitusi.

c.      Tetap harus membagi otoritas dengan Uni Eropa karena Spanyol merupakan anggota dari UE.

III.            Yudikatif

a.      Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.

b.     Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum.

c.     Memproses aplikasi resmi dari Jaksa Penuntut Umum untuk melarang partai politik.