Sistem pemerintahan Jepang

Jepang merupakan negara dengan sistem demokrasi parlementer. Badan atau lembaga-lembaga negara Jepang terdiri dari : Kaisar, Kabinet, Dewan Negara, Dewan Pemerintah.

Menurut Konstitusi 1947, Jepang merupakan negara monarki konstitusional di bawah pimpinan kaisar Jepang dan parlemen Jepang. Para anggota parlemenlah yang memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara.
Sistem pemerintahannya juga terbagi menjadi 3 badan yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

A. Legislatif
Badan ini dijalankan oleh kekuasaan parlemen. Parlemen Jepang yang juga disebut dengan Kokkai,  terdiri dari Majelis Rendah (Shuugi-in) dan Majelis Tinggi (Sangi-in) yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri. Majelis Rendah beranggotakan 480, sedangkan Majelis Tinggi beranggotakan 242 anggota yang masa jabatannya 6 tahun sekali. Badan legislatif adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara yang  juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang.

B. Eksekutif
Badan ini dijalankan oleh kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota parlemen. Sedangkan menteri-menteri dalam kabinet diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang hanya sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik, sebagai simbol negara dan pemersatu rakyat dan sudah diatur oleh undang-undang. Kaisar Jepang juga mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan Parlemen Jepang dan memberikan persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri kabinet. Sedangkan untuk urusan pemerintahan, itu di atur oleh para menteri.

C. Yudikatif
Kekuasaan dipegang oleh mahkamah agung dan pengadilan2 yang rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah agung terdiri dari 14 hakim dan 1 ketua. Semuanya diangkat oleh kabinet. Biasanya setiap masalah diatur oleh masing masing pengadilan distrik, untuk masalah ringan seperti melanggar lalu lintas akan diurus oleh mahkamah sumir.